Sumenep,locusjatim.com– Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo mengajak para pengusaha rokok lokal untuk membangun sinergi yang kuat bersama pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ajakan tersebut disampaikan dalam forum pertemuan antara pelaku industri rokok dengan pemerintah daerah, yang menekankan pentingnya kolaborasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
“Industri rokok lokal bukan semata urusan perizinan dan produksi. Ini tentang bagaimana kita bersama-sama membangun masa depan Sumenep, dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam roda perekonomian,” tutur Bupati Fauzi di hadapan para pengusaha rokok.
Ia menegaskan bahwa sejak 2022, Pemkab Sumenep telah membuka ruang seluas-luasnya bagi tumbuhnya perusahaan rokok berskala UMKM. Lebih dari 100 izin telah diterbitkan untuk memfasilitasi kehadiran merek-merek lokal yang digerakkan oleh pengusaha asal Sumenep. “Kami ingin masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi pelaku utama dalam industri ini,” ujarnya.
Sinergi itu, kata Fauzi, bukan sekadar jargon, melainkan strategi pembangunan nyata. Industri rokok menjadi salah satu sektor yang berhasil menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara signifikan. “Dari 2,6 persen pada 2021, kini TPT kita turun menjadi 1,76 persen. Ini bukti bahwa kebijakan keberpihakan terhadap industri lokal memberikan dampak langsung,” paparnya.
Ia juga menggarisbawahi bahwa penurunan pengangguran memberikan efek ganda terhadap sektor lain, terutama pendidikan. “Ketika kepala keluarga memiliki pekerjaan, anak-anak bisa sekolah lebih lama. Hari ini angka harapan lama sekolah kita naik dari 67 menjadi 69 persen. Ini bukan kebetulan, ini hasil dari kerja bersama,” ucapnya.
Kesejahteraan pun mulai tampak dari peningkatan pendapatan per kapita masyarakat yang melonjak hampir dua kali lipat, dari Rp21,8 juta pada 2021 menjadi Rp39,6 juta di tahun 2024. “Ini adalah buah dari ekosistem ekonomi yang sehat, di mana masyarakat bekerja dan sektor industri lokal bergerak,” imbuh Bupati Fauzi.
Namun, ia mengingatkan bahwa tanggung jawab tidak berhenti pada perolehan izin. Pemerintah kini mulai melakukan evaluasi ketat terhadap perusahaan yang tidak aktif berproduksi atau menyimpang dari komitmen awal. “Izin harus digunakan dengan penuh tanggung jawab. Kalau tidak sesuai aturan, kami tidak segan untuk mengevaluasi bahkan mencabut,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, Bupati juga mendorong pembentukan komunitas pengusaha rokok lokal. Tujuannya bukan hanya mempererat komunikasi dengan pemerintah, tetapi juga menciptakan ruang berbagi ilmu, strategi, dan pengalaman antar-pengusaha. “Jangan bersaing secara destruktif. Kita ingin kompetisi yang sehat, yang saling menguatkan,” katanya.
Lebih dari itu, ia berharap komunitas ini dapat menunjukkan kepedulian sosial terhadap lingkungan sekitar. “Saya ingin pengusaha rokok juga terlibat dalam gerakan sosial—entah itu beasiswa, perbaikan rumah tidak layak huni, atau program kemanusiaan lainnya,” serunya.
Bupati menekankan bahwa seluruh upaya pembangunan di Sumenep berbasis pada prinsip pentahelix, di mana pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media bergerak bersama. “Kami sudah terbiasa bekerja dengan semua elemen, termasuk pengusaha. Kami ingin pengusaha rokok pun menjadi bagian dari ekosistem ini,” ujarnya.
Ia menyampaikan harapan agar kerja sama yang telah terbangun tidak bersifat sesaat, melainkan menjadi komitmen jangka panjang. “Kalau kita berjalan bersama, satu arah, maka hasilnya juga akan kembali kepada masyarakat. Ini bukan tentang bupati, bukan tentang perorangan. Ini tentang Sumenep,” tutupnya.(*)
