Sumenep,locusjatim.com– Wakil Ketua DPRD Sumenep, M. Syukri, meminta Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep untuk segera hadir dan memberikan penjelasan atas polemik yang terjadi antara masyarakat Kepulauan Kangean dan PT Kangean Energy Indonesia (KEI) Ltd terkait rencana survei uji seismik migas.
“Jangan dibiarkan berlarut-larut. Di tengah situasi seperti ini, SKK Migas dan Pemkab Sumenep harus segera hadir dan memberikan solusi bijak. Tentu kami berdiri bersama masyarakat,” ujar M. Syukri, Kamis (3/7/2025).
Syukri menyampaikan, ia baru saja kembali dari ibadah haji di Mekkah dan langsung mengikuti perkembangan persoalan di Kangean. Ia menilai bahwa penolakan masyarakat terhadap kehadiran PT KEI tidak bisa dianggap sepele dan tentu memiliki alasan yang kuat.
“Saya berada di Mekkah, saya baru update. Makanya, sekarang saya akan hadir untuk persoalan ini,” ucap politisi asal Kangean tersebut.
Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak akan serta-merta menolak tanpa dasar yang jelas. Karena itu, menurutnya, SKK Migas dan Pemkab Sumenep perlu menjelaskan secara menyeluruh tentang dampak dan manfaat dari rencana eksplorasi tersebut.
“Sangat wajar ketika masyarakat menolak ketika tidak mendapatkan penjelasan yang utuh, baik dari SKK Migas maupun Pemkab. Sebab menurut kami tidak cukup ketika hanya perusahaan yang menjelaskan,” katanya.
Syukri juga meminta agar kegiatan survei dihentikan sementara sebelum ada penjelasan terbuka kepada masyarakat. Ia menekankan pentingnya peran aktif pemerintah dalam mencegah gesekan antara masyarakat dan perusahaan.
“Mereka (SKK Migas dan Pemkab Sumenep) harus segera hadir. Jangan hanya menyaksikan masyarakat dengan KEI berbenturan, jangan hanya cari aman. Sudah selayaknya mereka hadir di tengah-tengah masyarakat, jelaskan secara menyeluruh dampak dan keuntungannya tanpa ada yang ditutup-tutupi,” tegasnya.
Ia mendesak agar SKK Migas dan Pemkab Sumenep memberi penjelasan kepada seluruh elemen masyarakat sebelum tahapan survei dilanjutkan.
Hingga berita ini ditulis, pihak kehumasan SKK Migas belum memberikan tanggapan saat dimintai konfirmasi.
Terpisah, Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep, Dadang Dedy Iskandar, menyampaikan harapan agar semua pihak tetap menjaga situasi agar tidak semakin memanas. “Kami tidak ingin memberikan kesan yang tidak baik tentang investasi di Sumenep,” katanya singkat.(*)
