Sumenep, locusjatim.com– Sebuah rilis resmi dari SKK Migas Jabanusa yang semestinya meredam gejolak pemberitaan tentang survei seismik 3D di perairan West Kangean, justru dinilai memperkeruh suasana. Alih-alih menenangkan, isi rilis tersebut menuai kritik dari legislatif karena dinilai kurang etis, tidak profesional, bahkan terkesan sarkastik.
Dalam beberapa minggu terakhir, wacana pengeksplorasian migas oleh PT Kangean Energy Indonesia (KEI) kembali mencuat dan menuai pro dan kontra di publik. Di tengah atmosfer yang mulai memanas, SKK Migas Jabanusa justru dinilai memperparah keadaan dengan rilis yang dikirim ke media lokal pada Rabu (25/6/2025).
Salah satu bagian dalam rilis tersebut memantik perhatian karena menyebut adanya “media provokatif” dan “penyebaran fitnah”, yang dinilai menyasar pemberitaan kritis seputar aktivitas migas di wilayah tersebut. Bahkan, secara teknis, rilis itu juga menyebut tahun 2026 alih-alih 2025—kesalahan yang disebut “remeh” tapi berdampak besar pada persepsi publik.
“Kesannya memang kesalahan kecil, tapi tidak seharusnya terjadi,” tegas anggota Komisi I DPRD Sumenep, Holik, Jumat (27/6/2025). Ia menyebut kekeliruan itu mencerminkan lemahnya pengecekan internal sebelum rilis disebar ke publik.
Menurut Holik, mestinya setiap rilis yang hendak dikirim ke media harus melalui tinjauan berlapis, terlebih jika itu berasal dari institusi besar seperti SKK Migas yang membawa nama negara. Ia menyoroti bahwa sumber awal rilis berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKS), tetapi SKK Migas tetap harus melakukan kontrol akhir sebelum mendistribusikan.
“Harus dilihat dan dikaji dulu seharusnya. Kalau ada yang salah atau kurang tepat, harusnya dikembalikan dulu ke KKS yang membuat. Kalau sudah, baru diteruskan ke media-media,” ucapnya mengkritik proses editorial SKK Migas Jabanusa.
Ia bahkan mempertanyakan profesionalitas institusi tersebut, karena mengabaikan hal-hal mendasar yang justru menjadi pemicu kegaduhan di tengah masyarakat.
“Menurut kami, ada kalimat yang kurang tepat hingga jadi bahan sorotan teman-teman media. Bahkan, ada kesalahan tanggal,” imbuh politisi dari Dapil II itu.
Polemik ini kian mencuat karena publik menilai rilis tersebut sebagai bentuk arogansi narasi yang merendahkan suara publik dan media lokal. Padahal, SKK Migas diharapkan bisa memainkan peran strategis sebagai penengah, bukan malah memperkeruh situasi.
Hingga berita ini ditulis, perwakilan SKK Migas Jabanusa, Singgih Putra Perdana, belum memberikan tanggapan substansial saat dihubungi via WhatsApp. Ia hanya menjawab singkat dalam Bahasa Jawa, “Matur suwun.”(*)
