Jember, locusjatim.com – Upaya menciptakan iklim birokrasi yang sehat dan mendukung pertumbuhan ekonomi melalui prinsip good goverment di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Anggota Komisi II DPR RI minta Pemerintah Daerah optimalkan potensi daerahnya.
Hal tersebut disampaikan Muhammad Khozin Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) saat menggelar reses di forum diskusi dan serap aspirasi bersama puluhan jurnalis (wartawan) di Rumah Makan Terapung, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Jember, Minggu (13/04/2024) sore.
Ia juga mengatakan, prinsip good goverment tidak hanya merujuk kepada pelayanan publik yang prima kepada masyarakat, tapi juga menciptakan iklim investasi yang sehat.
“Karena bagaimanapun dunia usaha ini harus disajikan kepastian hukum yang jelas, birokrasi yang cepat dan akuntabel. Artinya tidak ada kemudian ruang abu-abu di dalam setiap proses pengurusan perizinan, baik itu yang sifatnya kedaerahan maupun perizinan yang dari pusat,” ujarnya.
Pria yang akrab disapa Gus Khozin tersebut, mencontohkan langkah Presiden Prabowo yang meminta peninjauan ulang kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 40% dan kuota impor.
“Spiritnya adalah membuka ruang seluas-luasnya bagi sektor swasta untuk beroperasi, tanpa mengabaikan keberlangsungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah,” ulasnya.
Gus Khozin juga mengatakan, terkait kebijakan efisiensi anggaran, bukan berarti memotong anggaran, tetapi memaksimalkan alokasi anggaran dari hal-hal seremonial ke hal-hal yang lebih esensial dan prinsip.
“Seperti contoh perjalanan dinas, kegiatan-kegiatan seremonial, launching, study banding, segala macam, kemudian ATK bisa di-backup dengan siasat teknologi dan sebagainya,” ujarnya.
“Nah, dialihkan kepada hal yang sifatnya padat karya, seperti misalkan MBG, makan bergisi gratis, itu padat karya. Karena di satu titik dapur makan siang gratis itu akan terbuka lapangan pekerjaan at least 40-50 tenaga kerja. Kemudian belanja bahannya juga masyarakat sekitar yang menyiapkan mulai dari berasnya, mulai dari ikannya, dagingnya, bumbunya, dan sebagainya,” sambungnya.
Maka dari itu, lanjut Gus Khozin, Pemerintah Daerah harus bertanggung jawab dalam menangkap kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto tersebut.
“Artinya tidak bisa kemudian ruang fiskal daerah itu hanya bertumpu terhadap transfer pusat, baik melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), maupun sumber-sumber yang lain, tapi daerah diminta memiliki kreativitas untuk memaksimalkan setiap inci potensi yang ada di daerah itu. Terutama melalui sektor padat karya, seperti pariwisata, pertanian, nelayan, perikanan, dan sektor-sektor yang lain,” ungkapnya.
“Khususnya yang ada di Jember dan Lumajang, ini kita bersyukur karena masuk kawasan agraris ya. Hamparan tanahnya cukup luas, perkebunannya cukup luas, pesisir pantainya kita juga ada, perkebunan ada, tinggal bagaimana politicalwil daripada kepala daerah untuk memaksimalkan setiap potensi yang di sini,” sambungnya.
Sebagai anggota Komisi II DPR RI, khususnya sebagai kader dari Partai Kebangkitan Bangsa yang notabene juga Partai Koalisi Pemerintahan, lanjut Gus Khozin, dirinya mendukung penuh kebijakan efisiansi anggaran tersebut.
“Walaupun kebijakan ini sedikit dianggap tidak populis, tapi kami pastikan ini kebijakan yang sangat strategis untuk menyehatkan ruang fiskal kita dan memperuntukkan anggaran yang ada ini kepada sektor-sektor yang lebih strategis,” sambungnya menegaskan,” pungkasnya.
