LOCUSJATIM.COM, JEMBER – Ratusan buruh yang tergabung dalam satu wadah Buruh PDP Bersatu (BPB), menggelar aksi unjuk rasa yang bertujuan. Agar Mendesak Kuasa Pemilik Modal (KPM) atau Bupati Jember, untuk segera melakukan pencopotan dan penggantian Direksi Perumda Perkebunan Kahyangan Jember pada Rabu (18/09/2024).
Aksi tersebut, dimulai di depan Kantor Perumda Perkebunan Jember dan dilanjutkan di Depan Pendapa Wahyawibawagraha, Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Ratusan buruh tersebut, menilai Direksi Perumda Perkebunan Kahyangan Jember. Gagal dalam menjalankan tugas dan amanah, untuk meningkatkan kesejahteraan buruh serta menjalankan operasional sesuai prinsip yang telah ditetapkan.
Sementara itu, Korlap aksi Hermanto mengatakan, ratusan buruh tersebut menanyakan terkait upah yang didapat. Karena tidak sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK).
“Maka dari itu, buruh-buruh bersatu. Untuk menanyakan kejelasan terkait masalah UMK 2024,” ujar Hermanto kepada wartawan, Rabu (18/09/2024).
“Jadi untuk honorer itu 1 juta 200, 1 juta 300 dan 1 juta 400 jadi berurutan, itu untuk harian. Sedangkan untuk sadapan itu, yang disampaikan ibu-ibu tadi ada yang 300, 500 dan 700. Kalau untuk sadapan tiap hari pasti ada,” sambungnya.
Sebelum melakukan aksi unjuk rasa tersebut, lanjut Hermanto, pihaknya sudan mencoba berkomunikasi dengan Direksi. Tetapi jawabannya tidak sesuai yang diinginkan.
“Sebenarnya sudah komunikasi dengan direksi juga, tapi alasan direksi tidak masuk akal. Dia itu (direksi) hanya mementingkan perutnya sendiri, bukan mementingkan perut karyawannya,” ungkapnya.
Hermanto juga mengatakan, untuk kenaikan upah para karyawan juga tidak ada.
“Untuk kenaikan upah belum sama sekali, malah tambah anjlok upahnya karyawan. Entah itu dilaporkan sama direksi ke Bupati itu kurang tau,” ulasnya.
Lanjut Hermanto, pihaknya juga ingin menanyakan realisasi yang disampaikan Perumda secara jelas dan konkret.
“Maka kami disini untuk menagih janji tersebut, karena selama ini tidak ada realisasi. Karyawan sudah muak dengan direksi yang ada di PDP, jadi kalau tujuan direksi itu tidak bisa di capai. Copot saja 3 direksi itu,” ujarnya.
“Sesuai tadi kalau tuntutan hari ini tidak tercapai, maka kami akan mogok kerja. Dan untuk penjualan terserah karyawan,” sambungnya.
Hermanto juga mengatakan, bahwa ia mendengar jika Perumda malah menggarap keuntungan penyertaan modal. Untuk komoditas tanaman tebu.
“Padahal komoditi nasional itu, kopi dan karet. Apalagi yang dipunya perusahaan itu, hanya gilingan kopi dan karet. Tebu tidak ada,” ungkapnya.
“Dari kejadian ini, kami (ratusan buruh). Akan melakukan aksi mogok kerja. Sampai ada tanggapan dari Direksi maupun Pemerintah Kabupaten Jember,” sambungnya.
Terkait tuntutan dari para pengunjuk rasa, ada lima poin yang disampaikan dalam orasinya.
1. Upah Minimum Kabupaten (UMK) tidak dipenuhi, masih banyak karyawan atau buruh yang mendapat gaji di bawah.
2. Penjualan hasil tanaman sengon di Jember dilakukan dengan cara yang tidak prosedural
3. Pelanggaran hak buruh seperti hak cuti, tunjangan dan jaminan sosial masih sering diabaikan oleh petinggi.
4. Kesejahteraan buruh yang masih dinilai buruk dan stagnan (tidak ada peningkatan).
5. Kebijakan direksi yang seringkali tidak tepat sasaran dan tak memberikan keuntungan bagi.
Ratusan massa buruh tersebut, diketahui melakukan aksi dorong-mendorong. Hingga menyebabkan gerbang Pendopo Wahyawibawagraha Ambruk.
Menanggapi aksi tersebut, Kapolres Jember AKBP Bayu Pratama Gubunagi yang tampak memimpin langsung keamanan dari aksi tersebut. Menyesalkan adanya aksi pengerusakan pintu gerbang yang dilakukan oleh ratusan pengunjuk rasa tersebut.
“Tidak seharusnya demonstrasi dilakukan dengan cara yang anarkis. Seharusnya demonstran bisa lebih tertib dan kondusif saat melakukan aksi demo,” ujarnya.
