Sumenep, locusjatim.com– Inovasi pelayanan informasi publik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep mendapat kesempatan tampil di forum nasional. Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, memperkenalkan Sistem Pelayanan Informasi Terintegrasi, Transparan, Akuntabel, dan Responsif (SIPINTAR) PPID dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Informasi (KI) di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (18/11/2026).
Di hadapan peserta Rakornas dari berbagai daerah, Fauzi memaparkan keunggulan SIPINTAR PPID sebagai terobosan untuk mempermudah masyarakat mendapatkan dokumen informasi publik tanpa harus mendatangi kantor organisasi perangkat daerah (OPD) satu per satu.
Melalui platform digital tersebut, berbagai layanan informasi yang sebelumnya dikelola secara terpisah oleh masing-masing OPD diintegrasikan dalam satu sistem. Dengan begitu, masyarakat memiliki akses yang lebih praktis untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.
Inovasi ini sekaligus menjadi upaya Pemkab Sumenep memangkas kerumitan birokrasi dalam pelayanan informasi. Pemerintah daerah ingin memastikan hak masyarakat memperoleh informasi dapat dipenuhi melalui layanan yang lebih cepat, mudah, dan transparan.
Fauzi menegaskan, keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban pemerintah, melainkan hak masyarakat yang harus dilayani dengan baik.
“Informasi publik merupakan hak masyarakat. Karena itu, pemerintah harus menghadirkan pelayanan yang mudah diakses, cepat, transparan, dan terintegrasi,” ungkap Fauzi saat memaparkan inovasi tersebut.
Menurutnya, keunggulan SIPINTAR PPID tidak hanya terletak pada kemudahan akses dokumen. Sistem ini juga mendorong perubahan pola kerja birokrasi, khususnya dalam pengelolaan dan penyediaan informasi publik di lingkungan pemerintahan.
Dengan sistem terintegrasi, setiap OPD tidak perlu lagi membangun platform pelayanan informasi secara mandiri. Masing-masing perangkat daerah cukup menyiapkan serta memperbarui dokumen dan konten informasi sesuai tugas dan kewenangannya.
Meski demikian, Fauzi mengingatkan bahwa keberhasilan inovasi digital tidak hanya bergantung pada teknologi. Kesiapan sumber daya manusia (SDM), terutama aparatur yang bertanggung jawab mengelola informasi, juga menjadi faktor penting.
Sebab, informasi yang disampaikan kepada masyarakat harus dipastikan akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Seluruh OPD harus bergerak bersama. Konsistensi memperbarui informasi menjadi kunci agar SIPINTAR benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Untuk menjaga kualitas pelaksanaannya, Pemkab Sumenep memperkuat pembinaan, pendampingan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pengelolaan informasi publik di seluruh perangkat daerah.
Langkah tersebut dilakukan agar pelayanan informasi berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan serta prinsip keterbukaan diterapkan secara konsisten.
Lebih jauh, Fauzi berharap keberadaan SIPINTAR PPID dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kemudahan memperoleh informasi diharapkan membuka ruang bagi warga untuk mengetahui kebijakan pemerintah, melakukan pengawasan, sekaligus menyampaikan masukan terhadap pembangunan daerah.
“Kami ingin masyarakat semakin mudah memperoleh informasi, ikut melakukan pengawasan, serta memberikan masukan konstruktif bagi pembangunan Sumenep,” tuturnya.
Ia menilai, keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi menjadi salah satu fondasi penting untuk membangun kepercayaan masyarakat. Ketika informasi mudah diakses, publik memiliki kesempatan lebih luas untuk memahami sekaligus mengawasi jalannya pemerintahan.
Pemkab Sumenep berkomitmen terus mengembangkan SIPINTAR PPID agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat. Inovasi tersebut diharapkan tidak hanya menjadi sarana pelayanan berbasis digital, tetapi juga mendorong terbentuknya budaya transparansi dan akuntabilitas dalam birokrasi.
“Kami akan terus memperkuat SIPINTAR PPID agar keterbukaan informasi menjadi budaya pemerintahan dan pelayanan publik semakin berkualitas,” tandas Fauzi.(*)






