Pemekasan, locusjatim.com– Pemerintah Kabupaten Pamekasan mulai menata langkah sejak dini dalam menyongsong pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2029.
Persiapan tersebut dirancang tidak hanya untuk memastikan kelancaran tahapan demokrasi, tetapi juga sebagai bagian dari penataan jangka menengah tata kelola pemerintahan daerah.
Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman menyampaikan bahwa perencanaan anggaran Pilkada telah mulai dihitung sejak tahun ini agar seluruh kebutuhan dapat diproyeksikan secara realistis dan terukur.
“Anggaran Pilkada tidak bisa diturunkan, harus cukup. Kalau sejak awal hanya mengira-ngira, nanti akan sulit memprediksi kebutuhan riil saat pelaksanaan,” tegasnya.
Menurut Bupati, hingga saat ini besaran anggaran memang belum ditetapkan secara final. Namun, Sekretaris Daerah bersama tim keuangan daerah tengah menyusun perhitungan detail dengan mempertimbangkan kebutuhan teknis, logistik, serta tahapan penyelenggaraan Pilkada.
Ia menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen menjaga kesiapan Pilkada tanpa mengorbankan keberlanjutan program pembangunan. Sebagai langkah penguatan, Bupati juga membuka opsi koordinasi dengan pemerintah pusat.
“Dalam waktu dekat kami akan berkoordinasi ke Jakarta untuk mengajukan penambahan anggaran, agar kesiapan daerah benar-benar optimal,” ujarnya.
Selain agenda politik, Bupati juga menyinggung rencana penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan agenda penting, namun harus dijalankan secara bertahap dan penuh kehati-hatian.
“Penyederhanaan birokrasi tidak bisa dilakukan tergesa-gesa. Ini menyangkut struktur organisasi, regulasi, serta kesiapan sumber daya manusia. Perkiraannya baru bisa direalisasikan pada akhir 2026 atau awal 2027,” jelasnya.
Terkait masih banyaknya jabatan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt), Bupati memastikan bahwa proses pengisian jabatan definitif saat ini sedang berlangsung sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
“Kita maksimalkan agar dinas-dinas yang masih dijabat Plt bisa segera definitif. Prosesnya berjalan dan tentu membutuhkan waktu,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati juga merespons sorotan terkait adanya anggota OPD maupun legislatif yang terlihat menggunakan telepon genggam saat pembacaan nota penjelasan. Menurutnya, etika dan fokus dalam forum resmi tetap menjadi hal penting, meski ia memilih untuk tidak berprasangka buruk.
“Idealnya memang fokus. Tapi kita juga tidak tahu apakah yang bersangkutan sedang menangani pesan yang sifatnya darurat. Kalau emergency dan hanya sebentar, saya kira masih bisa dimaklumi,” ujarnya.
Bupati berharap seluruh unsur pemerintahan dan legislatif dapat menjaga etika, meningkatkan kedisiplinan, serta memperkuat budaya kerja profesional dalam setiap forum resmi, sebagai bagian dari upaya bersama membangun pemerintahan daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel.
