Sumenep,locusjatim.com– Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sumenep menyoroti persoalan distribusi pupuk dan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang dinilai masih menjadi kendala bagi masyarakat, terutama petani dan nelayan di wilayah kepulauan.
Sorotan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumenep, Wahyudi, saat menyampaikan laporan hasil reses dalam rapat paripurna DPRD setempat.
Wahyudi mengatakan, kelangkaan dan ketimpangan distribusi pupuk bersubsidi berpotensi mengganggu stabilitas produksi pertanian. Karena itu, pemerintah daerah didesak melakukan evaluasi terhadap sistem distribusi sekaligus memperbaiki data penerima subsidi.
Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan dukungan terhadap sektor pertanian melalui modernisasi alat dan mesin pertanian (alsintan), serta penguatan riset benih unggul. Langkah tersebut diperlukan untuk menjawab kebutuhan kelompok tani, terutama dalam menghadapi musim penghujan dan potensi cuaca ekstrem yang dapat meningkatkan risiko gagal panen
“Temuan langsung di lapangan bukan sekadar daftar usulan belaka, melainkan bukti konkret adanya persoalan yang menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Wahyudi.
Persoalan BBM bersubsidi juga menjadi perhatian serius Fraksi PDI Perjuangan. Masyarakat kepulauan disebut masih menghadapi persoalan harga dan ketersediaan BBM yang dinilai jauh dari ketentuan pemerintah.
Padahal, sebagian besar masyarakat kepulauan menggantungkan penghidupan pada sektor perikanan yang membutuhkan solar untuk menunjang aktivitas melaut.
Menurut Wahyudi, kebijakan distribusi BBM bersubsidi harus mempertimbangkan karakteristik geografis wilayah kepulauan yang berbeda dengan daratan.
Fraksi PDI Perjuangan pun meminta pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kuota, distribusi, dan ketersediaan BBM bersubsidi.
Di sektor perlindungan sosial, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti ketidaksesuaian Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dalam laporan reses, ditemukan keluhan masyarakat terkait warga yang dinilai membutuhkan bantuan justru tidak terakomodasi, sementara warga yang dianggap mampu tercatat sebagai penerima bantuan sosial.
Laporan tersebut mencontohkan tukang becak yang masuk Desil 9, pengangguran pada Desil 7, sementara masyarakat yang dinilai mampu justru menerima Program Keluarga Harapan (PKH).
Atas kondisi itu, pemerintah diminta melakukan pendataan ulang dan reformasi mekanisme penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran.
Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong pemberian insentif dan honorarium yang layak bagi kader kesehatan desa serta kader posyandu. Peran mereka dinilai strategis dalam upaya pencegahan stunting dan penanganan leptospirosis.
Sementara itu, terkait pembangunan infrastruktur, Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah mengalokasikan anggaran secara lebih merata, baik di wilayah daratan maupun kepulauan.
Kebutuhan jalan rabat beton, pengaspalan, hingga perbaikan drainase menjadi aspirasi yang berulang kali disampaikan masyarakat saat reses.
Menurut Wahyudi, APBD seharusnya tidak hanya berorientasi pada pembangunan kawasan perkotaan, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi masyarakat desa melalui pemerataan infrastruktur dasar.
“APBD harus menghentikan fokus kosmetika perkotaan dan beralih pada penguatan fondasi ekonomi desa untuk menyolidkan gerakan membangun desa,” tegasnya.
Wahyudi menambahkan, laporan hasil reses tersebut merupakan instrumen penting untuk menjalankan fungsi pengawasan dan keseimbangan terhadap kebijakan eksekutif. Karena itu, seluruh aspirasi masyarakat harus ditindaklanjuti melalui kebijakan dan penganggaran yang berpihak pada kebutuhan rakyat.
“Fraksi PDI Perjuangan akan terus mengawal dan memastikan tindak lanjut nyata atas seluruh temuan reses ini. Kami berharap laporan ini menjadi instrumen politik kerakyatan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sumenep,” pungkasnya.(*)






